FIFA kembali disorot pada Jumat, 17 Juli 2026, di Jakarta, setelah aksi pemain timnas Argentina membentangkan spanduk “Las Malvinas son Argentinas” memicu tuntutan penyelidikan dari Inggris dalam Piala Dunia 2026.
Kasus itu menambah daftar kontroversi politik yang mewarnai turnamen tersebut. Sorotan tertuju pada konsistensi FIFA dalam menjalankan komitmen apolitik di ajang sepak bola terbesar dunia itu.
“yang lebih penting adalah sikap FIFA untuk menunjukkan diri sebagai badan sepak bola yang memang milik dunia, yang tidak boleh memfavoritkan sebuah tim atau seorang pemain”
Dalam laporan ANTARA, gejala politisasi Piala Dunia 2026 sudah terlihat sejak awal turnamen. Mulai dari penolakan visa oleh pemerintah Amerika Serikat kepada seorang wasit FIFA, perlakuan diskriminatif terhadap timnas Iran, hingga aksi pemain Argentina seusai semifinal.
Spanduk bertuliskan “Las Malvinas son Argentinas” berarti “Malvinas adalah milik Argentina”. Spanduk itu dibentangkan oleh sejumlah pemain Argentina, termasuk Lisandro Martinez dan Cristian Romero yang bermain di Liga Inggris.
Aksi serupa juga melibatkan Giovani Lo Celso dan Leandro Paredes. Setelah kejadian itu, pemerintah Inggris meminta FIFA menyelidiki tindakan para pemain Argentina tersebut.
Menteri Perdagangan Inggris Peter Kyle, yang juga anggota Partai Buruh, melaporkan banner itu tak lama setelah Argentina mengalahkan timnas Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026. Jika FIFA merespons serius kasus tersebut, sejumlah pemain Argentina berpotensi dilarang tampil pada final melawan Spanyol.
Netizen juga menyinggung Lionel Messi yang ikut berada di belakang rekan-rekannya saat seremoni itu berlangsung. Isu tersebut memperluas perhatian publik terhadap insiden pascalaga.
Tak lama kemudian, Downing Street 10 menyampaikan pernyataan keras kepada rakyat Inggris. Kantor Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer menegaskan, “Piala Dunia mungkin bukan milik kita (Inggris), tapi Kepulauan Falkland sudah jelas milik kita.”
Pemerintah Inggris menyatakan posisinya tidak berubah soal status Kepulauan Falkland. Menurut Inggris, status itu sudah final karena warga kepulauan tersebut ingin tetap bersatu dengan Inggris.
Kepulauan itu telah menjadi wilayah seberang lautan Inggris sejak 1841. Argentina menginvasi wilayah yang mereka sebut Malvinas itu pada 2 April 1982.
Tiga hari setelah invasi, pemerintah Inggris di bawah PM Margareth Thatcher mengerahkan gugus tugas angkatan laut. Operasi itu ditujukan untuk menghadapi Angkatan Udara dan Laut Argentina sebelum serangan amfibi dilancarkan ke kepulauan tersebut.
Konfrontasi militer terbuka kemudian berlangsung selama 74 hari. Argentina akhirnya menyerah pada 14 Juni 1982, dan Kepulauan Falkland kembali berada di bawah Inggris.
Kontroversi terbaru ini memperlihatkan bagaimana Piala Dunia 2026 terus diwarnai isu di luar lapangan. Dalam konteks itu, FIFA kembali diuji untuk menunjukkan sikap yang konsisten terhadap segala bentuk ekspresi politik di turnamen resmi mereka.
Sumber: ANTARA
Seorang penulis berita olahraga berpengalaman dengan lebih dari lima tahun berkecimpung di dunia jurnalistik, khususnya sepak bola Indonesia. Memiliki pemahaman mendalam tentang kompetisi domestik seperti Liga 1 dan Liga 2, serta perkembangan tim nasional Indonesia di berbagai ajang internasional.
Dikenal memiliki gaya penulisan yang cepat, akurat, dan berimbang, serta mampu mengikuti dinamika berita yang bergerak cepat di dunia sepak bola nasional. Selain itu, aktif mengikuti tren dan perkembangan terbaru dalam industri olahraga digital, termasuk media sosial dan platform berita online.
