Amerika Serikat menjadi sorotan pada Rabu, 8 Juli 2026, dalam laporan dari Beijing, setelah dinilai memperlakukan aturan internasional secara selektif, termasuk dalam konteks ajang sepak bola internasional. Sorotan itu muncul setelah upaya terbaru Presiden AS Donald Trump untuk memengaruhi sebuah turnamen internasional disebut sebagai contoh standar ganda.
Laporan itu menyebut insiden tersebut bukan terletak pada besarnya peristiwa, melainkan pada alasan di baliknya. Aturan dinilai hanya memiliki legitimasi jika diterapkan secara konsisten dan tidak memihak. Ketika keputusan dipengaruhi tekanan politik, kepercayaan terhadap sistem disebut mulai terkikis.
Amerika Serikat disebut telah lama memperlakukan aturan internasional sebagai sesuatu yang opsional. Aturan dipatuhi ketika menguntungkan, tetapi diabaikan saat dianggap bertentangan dengan kepentingannya. Pola itu, menurut laporan tersebut, tidak hanya terjadi di olahraga.
AS juga disebut kerap menampilkan diri sebagai penjaga “tatanan internasional berbasis aturan”. Namun, rekam jejaknya dinilai menunjukkan adanya standar ganda yang mencolok. Negara itu disebut tegas menegakkan aturan yang menguntungkan kepentingannya sendiri.
Di sisi lain, Washington disebut menuntut pengecualian, mengubah ketentuan, atau mengabaikan sistem ketika aturan yang sama menjadi beban. Dalam laporan itu, pendekatan tersebut disebut memperlihatkan penerapan aturan yang selektif, bukan universal.
Contoh lain yang disorot adalah mekanisme penyelesaian sengketa Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. AS disebut melumpuhkan mekanisme itu sambil tetap menuduh pihak lain melanggar aturan perdagangan. Selain itu, Washington juga disebut memberlakukan tarif sepihak dan sanksi ekstrateritorial di luar kerangka multilateral.
Laporan tersebut menegaskan tatanan dunia tidak akan bertahan bila negara kuat merasa berhak membengkokkan atau mengabaikan aturan sesuka hati. Kredibilitas suatu sistem disebut tidak bergantung pada pengaruh anggota terkuatnya. Kredibilitas justru bergantung pada penerapan prinsip secara tidak memihak kepada semua pihak.
Dalam konteks itu, aturan sepak bola juga dinilai tidak selayaknya tunduk pada kekuasaan hegemonik. Peraturan hanya bermakna jika ditegakkan secara adil. Ketika pengecualian menjadi hak istimewa bagi aktor hegemonik, sistem dinilai berhenti menjadi tatanan berbasis aturan.
Laporan itu juga menyebut kondisi tersebut akan mengembalikan sistem kepada logika kekuatan semata. Karena itu, konsistensi dan ketidakberpihakan disebut menjadi dasar utama agar aturan tetap dipercaya. Tanpa dua hal itu, legitimasi aturan akan terus dipertanyakan.
Sumber: ANTARA News
Seorang penulis berita olahraga berpengalaman dengan lebih dari lima tahun berkecimpung di dunia jurnalistik, khususnya sepak bola Indonesia. Memiliki pemahaman mendalam tentang kompetisi domestik seperti Liga 1 dan Liga 2, serta perkembangan tim nasional Indonesia di berbagai ajang internasional.
Dikenal memiliki gaya penulisan yang cepat, akurat, dan berimbang, serta mampu mengikuti dinamika berita yang bergerak cepat di dunia sepak bola nasional. Selain itu, aktif mengikuti tren dan perkembangan terbaru dalam industri olahraga digital, termasuk media sosial dan platform berita online.
